Tito telah melakukan koreksi terhadap data daerah yang memiliki dana mengendap tertinggi. Menurutnya, DKI Jakarta menduduki posisi pertama dengan total mencapai Rp 14 triliun, diikuti oleh Jawa Timur yang memiliki dana senilai Rp 6 triliun dan Kota Banjarbaru.
Dalam pernyataannya, Tito juga menggarisbawahi ketidaktepatan data mengenai Banjarbaru. Ia menganggap data yang menunjukkan bahwa dana mengendap di Banjarbaru mencapai Rp 5,1 triliun adalah tidak akurat.
Tito meminta timnya untuk memverifikasi informasi ini kepada Bank Sentral karena APBD Banjarbaru hanya sekitar Rp 1,6 triliun. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara simpanan yang dilaporkan dan anggaran yang sebenarnya.
Data Keuangan yang Janggal di Kota Banjarbaru
Menurut Tito, dengan sisa anggaran sebesar Rp 862 miliar, rasanya tidak mungkin ada simpanan yang melebihi APBD. Tidak ada logika yang mendukung klaim bahwa simpanan itu mencapai Rp 5,1 triliun.
Pengamatannya mengindikasikan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pencatatan di sistem perbankan yang menyebabkan angka yang tidak masukkan akal. Data yang tumpang tindih semacam ini menunjukkan perlunya adanya audit yang menyeluruh.
Bahkan, ia menekankan bahwa selama ini tidak pernah ada celah yang sebegitu lebar antara simpanan dan APBD suatu daerah yang lain. Dengan penanganan yang semestinya, kesalahan penginputan seperti ini harus dapat dihindari.
Ketidakakuratan Angka Kabupaten Kepulauan Talaud
Salah satu fokus Tito adalah mengenai data yang berkaitan dengan Kabupaten Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara. Ia menyebutkan bahwa terdapat laporan yang menyatakan dana simpanan Kabupaten Talaud mencapai Rp 2,6 triliun.
Tito menyataka,m ases Pajak Daerah dari Talaud kurang kuat, dengan APBD hanya sekitar Rp 820 miliar. Sangat janggal jika simpanan bisa melampaui APBD hingga sedemikian rupa.
Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat hanya Rp 20 miliar, Tito mempertanyakan dari mana uang tambahan tersebut berasal. Ia menanggapi pertanyaan ini dengan skeptisisme, merujuk pada kemungkinan hasil dari penangkapan besar ikan yang mungkin tidak memenuhi ekspektasi.
Pentingnya Validasi Data Keuangan Daerah
Penanganan data keuangan yang akurat sangat krusial dalam pengelolaan keuangan daerah. Data yang tidak tepat tidak hanya berdampak pada citra pemerintah daerah, tetapi juga memengaruhi perencanaan dan pengeluaran anggaran.
Koreksi yang dilakukan Tito menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kembali dan memverifikasi semua data keuangan yang dilaporkan. Tahapan ini diperlukan agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat dan efektif.
Pemeriksaan yang mendalam terhadap sumber data dan metode pencatatannya akan membantu untuk mengidentifikasi isu-isu mendasar yang mungkin ada. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana juga bisa mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar di masa depan.
