Dalam rangka memastikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, resmi melepas keberangkatan logistik yang diperlukan. Acara tersebut berlangsung di Ex Terminal Entrop, Kota Jayapura, dan dilaksanakan sebagai respon terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang berimplikasi pada pentingnya proses demokrasi di kawasan timur Indonesia.
Ribka menekankan pentingnya menjaga integritas selama pelaksanaan PSU. Menurutnya, PSU bukan hanya sekadar formalitas, melainkan merupakan pengukuhan kualitas demokrasi yang harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat.
Pelepasan logistik ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk menegaskan komitmen bersama dalam menjaga martabat demokrasi di Papua. Ribka juga mengajak masyarakat dan semua pihak untuk saling berkolaborasi dalam menciptakan proses pemilu yang damai dan demokratis.
Pentingnya Proses Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas
Dalam sambutannya, Ribka mengingatkan bahwa PSU memiliki makna yang jauh lebih dalam. Hal ini mencakup tanggung jawab moral dan etika yang diemban oleh penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu, dalam mengawasi jalannya pemungutan suara.
Kesalahan dan pelanggaran harus dihindari agar tidak merusak kepercayaan publik. Netralitas aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi hal penting agar penyelenggaraan PSU berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang ada.
Kekuatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci dalam suksesnya PSU. Ribka menekankan bahwa semua elemen, termasuk TNI, Polri, dan masyarakat, harus bersinergi untuk memberikan contoh baik kepada publik.
Peran Masyarakat dalam Menjaga Kualitas Pemilu
Ribka mengajak masyarakat di Papua untuk aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan PSU. Dia berharap seluruh warga dapat menggunakan hak pilih mereka secara bijaksana dan menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki kepedulian yang tinggi terhadap proses demokrasi.
Dengan kehadiran masyarakat di tempat pemungutan suara, diharapkan akan tercipta suasana yang kondusif. Ribka menyatakan, “Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang menyadari pentingnya suaranya dalam memengaruhi masa depan daerah mereka.”
Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya berarti datang ke TPS, tetapi juga memahami tentang pentingnya kualitas pemilu dan dampaknya bagi masa depan. Ribka berharap masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi pelaku aktif dalam proses demokrasi.
Tanggung Jawab Anggaran dalam Pelaksanaan PSU
Pada kesempatan itu, Ribka juga berbicara mengenai penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan PSU. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk pelaksanaan pemilu seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Setiap dana yang digunakan seharusnya bisa digunakan untuk membangun sarana publik yang lebih diperlukan oleh masyarakat,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PSU juga merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan semua sumber daya dikelola dengan baik.
Ribka menekankan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari negara, termasuk dalam menghadirkan proses pemilu yang berintegritas. Oleh karena itu, ia berharap semua pihak bisa berkomitmen untuk tidak menyia-nyiakan anggaran yang ada.
Komitmen Menuju Demokrasi yang Lebih Baik
Ribka kembali menegaskan bahwa pelaksanaan PSU adalah harapan masyarakat Papua untuk masa depan yang lebih baik. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga semangat ini dengan menjaga integritas dan keterbukaan selama proses berjalan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan rakyat. Demokrasi tidak hanya ditandai dengan siapa yang menang, tetapi juga bagaimana proses pemungutan suara yang berlangsung jujur dan transparan.
Ribka menutup sambutannya dengan harapan bahwa PSU akan menjadi titik tolak untuk meningkatkan semangat, kejujuran, dan rasa saling menghormati di kalangan masyarakat Papua. “Semoga Tuhan merestui setiap langkah kita,” pintanya.
