Aliansi Rakyat Anti Hoaks (ARAH) baru-baru ini melayangkan laporan kepada Bareskrim Polri terhadap mantan anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning. Laporan ini berkaitan dengan dugaan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian terkait pernyataan Ribka mengenai gelar pahlawan nasional yang diberikan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Koordinator ARAH, Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa mereka merasa perlu melaporkan pernyataan yang dinilai merugikan dan menyesatkan. Dalam pandangan mereka, tuduhan yang diucapkan Ribka terkait Soeharto sebagai pembunuh jutaan rakyat tanpa dukungan bukti hukum merupakan langkah yang berbahaya.
Apalagi, Iqbal menambahkan bahwa tidak ada putusan pengadilan yang mendukung pernyataan tersebut. Oleh karena itu, berita yang disebarluaskan bisa dianggap sebagai informasi yang penuh kebohongan dan berpotensi menimbulkan kebencian di masyarakat.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Laporan Ke Polisi
Dalam laporannya, ARAH menunjukkan bahwa pernyataan Ribka Tjiptaning yang viral di media sosial termasuk platform TikTok berpotensi memicu keresahan. Mereka khawatir bahwa tanpa klarifikasi, pernyataan ini akan menyesatkan banyak orang.
Iya, Iqbal menegaskan bahwa tokoh publik dan politik wajib menyampaikan informasi yang sesuai dengan dasar hukum. Mengedepankan opini tanpa dukungan fakta dapat menciptakan suasana yang tidak sehat bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ARAH serta pihak-pihak yang mendukung laporan ini meminta Direktorat Siber Bareskrim Polri untuk serius menangani masalah ini. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada lagi pernyataan yang berisiko menyesatkan publik.
Dampak Ujaran Kebencian Terhadap Masyarakat
Penyebaran ujaran kebencian di kalangan publik bukanlah isu yang sepele. Informasi yang salah bisa menyebabkan polarisasi di masyarakat, yang pada akhirnya mengancam kerukunan antar kelompok. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi ujaran kebencian harus dilakukan secara serius.
Dalam konteks ini, tokoh politik seharusnya dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Jika mereka menyebarkan informasi yang tidak akurat, potensi dampak negatifnya dapat meluas, dari konflik antar individu hingga gejolak sosial yang lebih besar.
ARAH berpendapat bahwa semestinya ada regulasi yang lebih ketat bagi tokoh publik dalam menyampaikan informasi. Mereka berharap laporan ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tanggung jawab tersebut.
Peran Media dalam Menyebarkan Informasi yang Akurat
Media juga memainkan peran krusial dalam menyebarkan informasi yang benar. Dengan adanya pernyataan kontroversial dari tokoh publik, media harus sangat hati-hati dalam menyampaikan informasi agar tidak menyesatkan pembaca. Untungnya, banyak media yang sekarang mulai mengedepankan verifikasi berita sebelum menyebarkannya.
Dalam era digital saat ini, informasi menyebar dengan sangat cepat, sehingga media harus lebih proaktif. Jika dibiarkan, berita hoaks bisa mengalahkan fakta yang valid dan menciptakan kebingungan di benak masyarakat.
ARAH berharap agar media bersedia menjalankan perannya dengan baik, serta berkomitmen untuk mempublikasikan berita yang berbasis fakta saja. Ini akan menjadi upaya dalam memberantas informasi yang tidak benar di masyarakat.
Pentingnya Pendidikan Publik Terkait Disinformasi
Pendidikan publik mengenai disinformasi adalah salah satu solusi yang dapat diandalkan. Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan kritis untuk memilah informasi yang mereka terima. Semakin tinggi tingkat literasi media seseorang, semakin kecil kemungkinan mereka tertipu oleh informasi menyesatkan.
Melalui berbagai seminar, workshop, serta menggunakan platform digital, masyarakat bisa lebih memahami isu disinformasi. Misalnya, mereka harus tahu cara mengecek fakta atau verifikasi informasi sebelum menyebarkannya.
Upaya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan pegiat media. Dengan pendidikan yang baik, harapannya adalah masyarakat dapat menjadi pengguna informasi yang bijak.
