loading…
Setelah diamati lebih jauh ternyata anggaran pendidikan yang fantastis Rp 757,8 triliun itu dipakai sebesar 44,2% untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto/Arif Julianto.
Bahwa anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp757,8 Triliun itu naik 4,63 persen dibandingkan 2025 sebesar Rp724,3 triliun memang diapresiasi sebagai program quick wins pemerintah di bidang Pendidikan.
“Namun P2G menyayangkan, karena setelah diamati lebih jauh ternyata anggaran pendidikan yang fantastis Rp757,8 triliun itu dipakai sebesar 44,2% untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ,” ungkap Satriwan Salim, Koordinator Nasional (Kornas) Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dalam keterangannya, Senin (18/8/2025).
Baca juga: Anggaran Pendidikan 2026 Capai Rp757,8 Triliun, Prabowo: Terbesar Sepanjang Sejarah
Satriwan menyatakan, postur anggaran demikian dirasa kurang tepat sasaran. Pihaknya pun terkejut dengan alokasi anggaran Pendidikan yang setelah diteliti lagi malah hampers separuhnya untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk tahun 2026 menarik perhatian luas, terutama dengan sejumlah peningkatan dan penyesuaian kebijakan. Hal ini mengundang pro dan kontra, di mana banyak pihak merasa perlu untuk menganalisis lebih dalam mengenai penggunaan dana yang begitu besar. Ketepatan alokasi anggaran menjadi sorotan utama, terutama saat ada penekanan pada program-program tertentu yang mungkin tidak langsung berhubungan dengan pendidikan formal.
Dalam konteks tersebut, anggaran sebesar Rp 757,8 triliun disebut-sebut sebagai yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperhatikan sektor pendidikan, namun juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut. Dengan 44,2% dari total anggaran dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis, banyak yang meragukan apakah itu adalah prioritas yang tepat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menjadi salah satu yang vokal menyoroti alokasi anggaran ini. Menurut mereka, penggunaan Dana Pendidikan seharusnya lebih difokuskan pada peningkatan kualitas pengajaran, infrastruktur sekolah, dan kesejahteraan guru. Hal ini penting agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. P2G mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rasio alokasi anggaran yang ada untuk memastikan lebih banyak manfaat langsung bagi siswa dan guru.
Peningkatan Anggaran Pendidikan dan Tujuannya
Peningkatan anggaran pendidikan terlihat sebagai langkah strategis untuk mendorong kemajuan pendidikan di Indonesia. Di satu sisi, peningkatan ini dapat dianggap sebagai sinyal positif dari pemerintah dalam upaya memajukan sektor pendidikan. Namun, kritik yang muncul menunjukkan bahwa belum tentu semua sektor pendidikan mendapatkan perhatian yang sama dalam pengalokasian dana.
Salah satu tujuan utama dari peningkatan anggaran adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di semua jenjang. Namun, jika hampir setengah dari anggaran dialokasikan untuk program yang tidak berhubungan langsung dengan pendidikan, maka hal ini patut dipertanyakan. Banyak yang berharap agar dana tersebut lebih diperuntukkan untuk infrastruktur, kurikulum, dan pelatihan guru untuk meningkatkan mutu pengajaran secara menyeluruh.
Tentu saja, dalam konteks alokasi anggaran, kejelasan dan transparansi sangat diperlukan. Pengeluaran yang tidak efisien tidak hanya akan mengurangi dampak positif yang diharapkan, tetapi juga bisa menimbulkan rasa skeptis di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak dilibatkan dalam proses pemantauan dan evaluasi alokasi dana tersebut agar dapat melihat hasil yang nyata.
Kritik terhadap Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan
Berbagai kritik terhadap kebijakan alokasi anggaran pendidikan menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan banyak pihak, terutama para pendidik dan masyarakat umum. Meskipun anggaran yang dialokasikan sangat besar, efektivitas penggunaannya menjadi sorotan utama. Kritis terhadap alokasi yang tidak seimbang ini berpadu dengan harapan agar pendidikan di Indonesia dapat maju pesat.
Perwakilan P2G mengungkapkan bahwa dana terdiri dari berbagai komponen yang seharusnya memiliki fokus melalui pengembangan kurikulum yang lebih baik, peningkatan fasilitas, dan pelatihan bagi tenaga pengajar. Alokasi lebih banyak pada Program Makan Bergizi Gratis, sementara pentingnya upgrading pendidikan diabaikan, dinilai tidak sejalan dengan harapan masyarakat.
Dalam konteks ini, perlu adanya dialog antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Masyarakat, khususnya para pendidik, harus dilibatkan dalam perancangan kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran. Forum diskusi dan pertukaran pendapat dapat menjadi jembatan untuk menyelaraskan tujuan pembangunan pendidikan dengan realitas yang ada di lapangan.
Membangun Masa Depan Pendidikan yang Lebih Baik
Memastikan alokasi anggaran yang tepat untuk pendidikan merupakan langkah penting dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Mengingat tantangan yang di hadapi dalam sektor pendidikan, pemikiran inovatif dan pendekatan baru diperlukan. Penelitian dan pemantauan yang lebih mendalam mengenai realisasi anggaran menjadi sangat penting untuk mengukur dampaknya terhadap kualitas pendidikan.
Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga adalah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana pendidikan. Dengan cara ini, setiap alokasi anggaran diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat secara langsung, sehingga pembauran kepentingan bisa diminimalisir.
Dalam jangka panjang, anggaran pendidikan yang dikelola secara efektif dapat membawa dampak positif yang signifikan. Pendidikan yang lebih berkualitas tidak hanya meningkatkan kemampuan peserta didik, tetapi juga berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi negara secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap warga negara harus berkontribusi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik di Indonesia.
